Home | News Archives

Ikapi harapkan kebijakan politik buku dirumuskan

JAKARTA (Bisnis): Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) meminta agar pemerintah segera merumuskan kebijakan mengenai politik perbukuan yang mantap guna menyelamatkan anggotanya dari keterpurukan.

"Dukungan pemerintah berupa peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% belum menyelamatkan pengusaha penerbitan dari keterpurukan," kata Ketua umum Ikapi Arselan Harahap kemarin seusai jumpa pers menjelang peringatan HUT ke-50 organisasi tersebut.

Menurut dia, kebijakan tersebut lebih diarahkan kepada fasilitas pokok program pendidikan yang lebih penting.

Buku, kata Arselan, meskipun di dunia pendidikan sangat penting namun di masyarakat umum masih belum menjadi kebutuhan prioritas, kecuali jika pemerintah mampu merangsang minat baca masyarakat dan menata perniagaan perbukuan.

Ikapi juga menyesalkan sikap pemerintah yang belum juga memberikan perhatian pada upaya menumbuhkan minat baca masyarakat yang konkret.

Program yang telah ada tidak didukung dengan pengadaan buku yang cukup di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi dan pemerintah yang dapat dipasok oleh perusahaan penerbitan.

Untuk itu, Arselan memandang pemerintah saat ini sudah saatnya menerbitkan kebijakan mengenai perbukuan.

"Selama ini banyak perusahaan penerbitan yang tidak terdaftar di pemerintah apalagi menjadi anggota Ikapi sehingga sulit dilakukan pendataan mengenai jumlah judul buku yang diterbitkan dan oplahnya," kata Arselan.

Sulitnya melakukan pendataan buku menyebabkan pemerintah sulit menghitung pengadaan buku yang dibutuhkan masyarakat di perpustakaan.

Dia menyebutkan sebenarnya produktivitas pe-nerbitan di Indonesia cukup tinggi meskipun jika dibanding dengan negara lain di Asia masih tergolong rendah. (dot)

Kumpulan Artikel Tentang Perpus & Resensi Buku Terbitan Indonesia