Home | News Archives

Bacaan yang Tersedia Kurang Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Tidak ada masalah dalam minat baca masyarakat. Yang jadi masalah adalah kurangnya penyediaan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta distribusi dan harga buku yang terjangkau masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam panel diskusi nasional "Rahasia Minat Baca dalam Mendongkrak Bisnis Buku/Media Cetak" yang diselenggarakan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) bekerja sama dengan The Ford Foundation dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), Rabu (18/10).

Menurut pengamat perbukuan Arswendo Atmowiloto, bangsa Indonesia akan menjadi "bangsa buku" kalau saja menyadari bahwa perbukuan adalah bagian dari industri. "Buku harus lebih murah, sehingga makin menyebar. Yang menjadi masalah utama adalah pengadaan, produksi dan program nyata, bukan minat baca," ujarnya.

Sementara Primanto Nugroho, peneliti minat baca dari Yayasan Etnoreflika menyatakan, minat baca bervariasi sesuai dengan kondisi lokal setiap elemen masyarakat. Kepekaan akan variasi kebutuhan informasi di masyarakat akan banyak menentukan keberhasilan suatu bacaan dalam memicu imajinasi pembaca.

"Minat baca ternyata lebih merupakan kenyataan kultural, bukan seperti yang dianggap selama ini sebagai kenyataan mental dalam diri perorangan," kata Primanto mengutip hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Etnoreflika beberapa waktu lalu.

Menurut dia, minat baca banyak ditentukan oleh pelbagai kepentingan dari pihak yang mengatur masyarakat, dan sangat bergantung dari regulasi sosial dalam lingkungan kemasyarakatan. Hal itu membawa implikasi bahwa tinggi rendahnya minat baca akan merupakan bagian langsung dari seberapa jauh fungsi-fungsi sosial masyarakat berjalan. Kenyataan menunjukkan telah terjadi pengambilalihan fungsi sosial kemasyarakatan oleh jaringan birokrasi pemerintah, khususnya hal yang berkaitan langsung dengan minat baca, seperti regulasi sistem persekolahan dan komunikasi massa.

"Otonomi masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang patut dan perlu dibaca telah sangat diperlemah, terutama pada sektor informasi sebelum Departemen Penerangan dibubarkan," ungkap Primanto.

Selama ini pembaca diperlakukan sebagai pihak pasif. Bacaan yang beredar ditentukan secara sepihak oleh penerbit, pemerintah, dan cendekia yang merasa dirinya lebih tahu dari masyarakat umum. Primanto berpendapat, perlu ada aliansi dari para penerbit buku untuk memetakan kebutuhan bacaan yang sebenarnya dari publik.

"Publik bukan pasar, melainkan komunitas yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan sendiri," ujarnya.

Hilmar Farid yang bertindak sebagai pembahas berpendapat, jangan pernah meremehkan kemampuan masyarakat. Perhitungan yang dilakukan penerbit tentang apa yang bakal laku dan tidak laku perlu ditinjau kembali untuk kepentingan jangka panjang. "Industri bukan hanya komersial yang bertujuan keuntungan semata, melainkan menciptakan kultur pada masyarakat dalam konteks politik industri," paparnya.

Hilmar mencontohkan Kerala, sebuah negara bagian termiskin di India, mempunyai daya serap buku sangat luar biasa. Bacaan yang beredar di negara bagian itu tidak kalah dengan buku-buku di Eropa. Hal itu karena kultur baca sangat tinggi.

Pembahas lain, Sekjen SPS dan Pemimpin Umum Majalah Warta, Amir Effendy Siregar, menyatakan, masyarakat akan membaca jika media mampu menyampaikan pesan tentang kehidupan yang dibutuhkan masyarakat. Jika tidak, masyarakat akan mencari lewat saluran lain, jadi tidak ada urusan dengan minat baca. (atk)

Kumpulan Artikel Tentang Perpus & Resensi Buku Terbitan Indonesia