Home | News Archives

Antara Kebebasan Informasi dan Kepentingan Pelaku Sejarah

KORAN TEMPO , Jakarta: Sejak 1950-an, CIA terlibat dalam operasi khusus untuk menggulingkan Soekarno. Salah satu caranya dengan membuat film porno untuk mendiskreditkan Soekarno.

Ibarat menjilat ludah sendiri. Meski Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) sudah punya tradisi sejak 1861 untuk menerbitkan serial buku tentang kebijakan luar negeri AS di berbagai belahan dunia, tapi, tahun ini tiba-tiba mereka merasa kecolongan ketika dua buku serialnya dibaca orang. Rupanya, buku yang sudah terlanjur dicetak oleh Kantor Percetakan Pemerintah atau GPO (Government Printing Office), dianggap belum layak publik.

Kantor Percetakan Pemerintah AS itu baru saja mencetak dua volume serial buku kebijakan luar negeri AS di Indonesia-Malaysia-Filipina pada 1964-1968 dan Yunani-Turki-Cyprus pada periode yang sama. Namun, pekan lalu Dinas Intelijen Pusat (CIA) dan Deplu mengajukan alasan untuk menahan kedua buku itu. Padahal, dokumen-dokumen yang tercantum dalam kedua buku itu secara resmi sudah dideklasifikasi pada 1998 dan 1999.

Tapi, apa boleh buat? Perintah pencekalan itu datang terlambat dan GPO sudah terlanjur mengirim volume Asia-nya ke berbagai toko buku. National Security Archive (NSA) -sebuah lembaga penelitian swasta yang menekuni dokumen-dokumen pemerintah AS yang sudah dideklasifikasi-termasuk yang sudah mendapatkannya. Maka, begitu perintah penangguhan itu keluar, NSA justru memasangnya di situs internetnya (www.nasarchive.com) pada 27 Juli lalu. Namun, untuk edisi Yunani-Turki-Cyprus masih 'selamat' terkunci di laci GPO.

Deklasifikasi atau penghapusan kategori rahasia untuk dokumen-dokumen negara tertentu memang salah satu kemewahan yang bisa dinikmati masyarakat AS. Soalnya, di negara itu telah berlaku undang-undang kebebasan informasi, atau biasa dikenal FOIA (Freedom of Information Act). Menurut UU yang diberlakukan sejak 1966 ini, dokumen rahasia negara yang sudah berumur di atas 30 tahun boleh diakses masyarakat umum dengan prosedur permintaan yang diatur dalam FOIA.

Karena UU itulah, maka pemerintah AS tak perlu merasa risih ketika dokumen 'Operation Pluto' -operasi serangan udara yang dirancang CIA untuk menginvasi Teluk Babi, Kuba, pada April 1959, namun gagal-- harus dibaca masyarakat. Namun, meski sudah ada UU itu, bukan berarti deklasifikasi selalu berjalan mulus. Soalny, CIA atau Deplu punya hak menahan proses ini untuk alasan keamanan negara.

Kasus kudeta terhadap Perdana Menteri Iran Mohammed Mossadegh pada 1953, misalnya, sempat menjadi bahan tarik ulur antara NSA dan CIA. Ada satu dokumen yang paling diburu para sejarahwan ihwal seluk beluk kudeta itu. Dokumen itu ditulis pada Maret 1954 oleh Donald Wilber, salah satu perencana operasi kudeta, sebagai laporan pasca kegiatan. Dokumen Wilber setebal 200 halaman itu semakin 'mahal' karena banyak sekali dokumen yang dihancurkan oleh para pelaksana operasi CIA.

Menurut bekas Direktur CIA, James Woolsey, usaha penghapusan jejak seperti ini rutin terjadi pada 1960an. Namun, penelitian Adminsitrasi Arsip dan Catatan Nasional yang diterbitkan pada Maret 2000, menunjukkan bahwa pada kurun 1959-1963 belum ada jadwal pembuangan dokumen. Karena itu, penghancuran dokumen terkait kudeta Iran itu tidak diperbolehkan.

Untunglah, CIA mau mengakui bahwa masih ada sekitar 1.000 halaman dokumen yang masih terkunci di laci besinya. Ketiga direktur CIA yang menjabat pada periode 1990-an pun berjanji akan membuka bahan yang sangat bernilai buat para sejarahwan itu. Sepuluh kasus operasi rahasia lainnya selama Perang Dingin juga dijanjikan bakal dibuka di kemudian hari.

Tapi, pada 1998, Direktur CIA George Tenet, yang belum lama ini memprakarsai gencatan senjata Israel-Palestina, mangkir dari janji itu dengan menyebut sejumlah alasan pembatasan. Keputusan ini membuat NSA berang dan mengajukan gugatan pada 1999. Kasus ini masih diproses pengadilan federal. Tapi, wartawan New York Times, James Risen, membuat para pengelola NSA tersenyum karena dokumen Wilber akhirnya didapat dan diekspose koran itu pada 16 April dan 18 Juni 2000, setelah melalui perburuan yang berliku.

Dokumen itu menggambarkan keterlibatan CIA dan SIS (dinas intelijen Inggris) dalam menggulingkan pemerintahan Mossadegh. Inggris, yang takut Iran alan menasionalisasi industri minyaknya, menyodorkan ide kudeta pada 1952 dan menekan AS untuk membuat operasi. CIA dan SIS lalu mencomot Jenderal Fazlollah Zahedi sebagai pengganti PM Mossadegh dan secara diam-diam mengalirkan dana US$ 5 juta kepada Jenderal Zahedi dua hari setelah kudeta.

Shah sempat ragu dan nyaris membuat operasi CIA berantakan. Karena khawatir kehilangan takhta, berkali-kali Shah Pahlevi menolak meneken dekrit kerajaan yang dibuatkan CIA untuk mengganti pemerintahan. CIA lalu mengirim dua pembujuk, Jenderal H Norman Schwarzkopf Sr, ayah Schwarzkopf Junior sang komandan Operasi Badai Gurun dalam Perang Teluk 1991, dan Putri Ashraf Pahlevi, saudara kembar Shah.

Lalu, apa alasan Deplu meredam cerita tentang sepak terjang CIA di Asia Tenggara, terutama di Indonesia? Boleh jadi, kebijakan ini adalah ulah para pelaksana lapangan CIA yang mungkin masih punya pengaruh, yang ingin mencoba menghilangkan jejak hitamnya di Indonesia. Tapi, patut diduga, pencekalan buku itu lebih karena perkembangan politik mutakhir yang terjadi di Indonesia.

Maklum, buku itu antara lain banyak berkisah berkisah tentang bagaimana sepak terjang pelaku operasional CIA di Jakarta dalam G-30S/PKI. Dalam buku itu juga ditulis berbagai upaya CIA untuk menjungkalkan Presiden Soekarno dari tampuk kekuasaannya. Padahal, kini putri Sukarno, Megawati Soekarnoputri, menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia.

Dalam buku itu antara lain tercantum laporan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 13 November 1965 yang meneruskan informasi dari polisi bahwa "...antara 50 sampai 100 anggota PKI dibunuh setiap malam di Jawa Timur dan Jawa Tengah..." Dalam berita kawatnya ke Washington pada 15 April 1996, Kedubes menyatakan, "Sejujurnya kami tidak tahu apakah angka riilnya mendekati 100 ribu atau satu juta. Tapi, kami yakin akan lebih bijaksana untuk menyebutkan perkiraan lebih rendah, terutama jika ditanya oleh pers.

Isu lain yang sangat kontroversial adalah -tentang keterlibatan AS dalam pembunuhan-buku itu menyertakan "Catatan Editorial" yang mengulas berita kawat Dubes Marshall Green pada 10 Agustus 1966. Di situ Green menyebutkan bahwa Kedubes AS telah menyiapkan daftar tokoh Komunis, "yang digunakan oleh pihak keamanan Indonesia, yang kurang informasi paling sederhana sekalipun tentang kepemipinan PKI pada masa itu."

Dalam dokumen lain diungkapkan bahwa sejak 1950-an, CIA terlibat dalam operasi khusus untuk menggulingkan Soekarno. Salah satu kampanye CIA adalah dengan membuat film porno dengan tujuan mendiskreditkan Soekarno. Hal ini tampaknya disesuaikan dengan citra dan pengakuan Soekarno kepada Cindy Adams saat membuat biografi proklamator itu. "I must have sex every day," kata Soekarno dalam wawancara yang dimuat dalam buku Cindy.

Kampanye dinas intelejen Amerika Serikat itu terungkap dalam memoar perwira CIA Joseph Burkholder Smith berjudul Potrait of a Cold Warior. Dalam buku itu dikisahkan bahwa CIA telah memproduksi film dan paling tidak foto-foto yang menunjukkan kegiatan seksual Soekarno dengan kawan-kawan wanitanya dari Rusia. Konon, seorang aktor memakai topeng Soekarno untuk adegan-adegan semacam itu. Kata Smith, proyek ini akhirnya gagal.

Bagian sejarah gelap seperti ini, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari arus menuju tergulingnya ayah Megawati, tentu akan "lebih bijaksana" dalam kacamata orang seperti Green, untuk tetap gelap. "Sejumlah orang di Washington berpikir bahwa hubungan dengan pemerintah Indonesia yang baru tak boleh terganggu karena Mega putri Soekarno," kata Kusnanto Anggoro, peneliti dari CSIS.

Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, sependapat dengan Kusnanto. Kata dia, paling tidak dokumen itu akan ditarik untuk sementara waktu. AS kuatir hubungan dengan Indonesia menajdi memburuk dengan adanya dokumen itu. Tapi, alasan itu tidak tepat, karena Mega tak terlalu bereakasi dengan dokumen itu. "Mega kurang peka terhadap data sejarah. Dalam kasus G/30/S saja ia selalu menghindar, apalagi dalam kasus yang lebih jauh," ujarnya.

Namun, setidak-tidaknya, pencekalan itu sudah terlanjur tidak efektif.

Kumpulan Artikel Tentang Perpus & Resensi Buku Terbitan Indonesia Any request? Please send to: librarian@infoperpus.8m.com