Home | News Archives

Ikapi Akan Ajukan Lagi Penghapusan PPn

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arselan Harahap menyatakan. organisasinya akan kembali mengirimkan surat kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Perekonomian, agar pajak-pajak yang berkait dengan penerbitan buku dan biaya pengiriman buku dihapuskan. Rencana diungkapkannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/8).

Usaha menghapus pajak-pajak yang dikenakan pada rangkaian kegiatan dalam usaha penerbitan buku, kata Harahap, sudah sejak lama dilakukan Ikapi, namun belum juga berhasil. "Kami sangat berharap Menko Perekonomian Dorodjatun bisa membantu para penerbit sehingga tidak ada lagi pajak apa pun dalam bidang perbukuan," tuturnya.

Pengenaan pajak bagi rangkaian usaha penerbitan buku, bea masuk buku impor, dan pajak penghasilan bagi penulis/pengarang, selama ini sangat membebani produsen buku.

Harahap juga mengusulkan agar Depdiknas segera mewujudkan Dewan Buku Nasional yang dibentuk Presiden BJ Habibie (ketika itu) sejak tiga tahun lalu. Dari Dewan inilah diharapkan lahir kebijakan bidang perbukuan dari pemerintah yang mampu lebih menggairahkan usaha penerbitan buku di Tanah Air. "Dengan kebijakan pemerintah otomatis semua departemen akan menaatinya, termasuk kebijakan meringankan bea kirim buku," ujarnya.

Buku terbitan Indonesia, kata Ketua Bidang Pameran dan Publikasi Ikapi Lucy Andam Dewi, sebenarnya punya pasar cukup baik di negeri jiran (Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam), namun harganya mahal karena banyak beban biaya. Itu sebabnya dibutuhkan kebijakan yang bisa menggairahkan penerbitan buku.

Guna menggairahkan minat baca, tanggal 12-16 September 2001 Ikapi Pusat kembali mengadakan pameran buku di Balai Sidang Senayan. Selain diikuti penerbit di Indonesia, pameran akan diikuti penerbit dari Singapura dan Malaysia, serta agen penjualan buku-buku terbitan Amerika Serikat dan Italia. (tri)

Kumpulan Artikel Tentang Perpus & Resensi Buku Terbitan Indonesia Any request? Please send to: librarian@infoperpus.8m.com